Definisi Kerjasama Pemerintah Swasta

Kerjasama Pemerintah Swasta banyak didefinisikan oleh negara dan lembaga/institusi. Beberapa pengertian Kerjasama Pemerintah yang telah dikemukakan diantaranya:

1. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah model dalam kerangka mendorong lembaga publik untuk melibatkan sektor swasta dalam memberikan layanan. Lembaga publik dapat melibatkan sektor swasta dalam banyak hal, seperti kontrak tenaga kerja, jasa outsourcing atau Business Process Outsourcing. KPS adalah model yang dapat digunakan untuk bekerja dengan sektor swasta untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan yang membutuhkan pengembangan aset fisik baru (PPP Handbook Versi 1, Kementerian Keuangan Singapura, 2004).

2. KPS berarti pengaturan antara pemerintah atau badan hukum atau badan milik pemerintah di satu sisi dan badan swasta di sisi lain, untuk penyediaan aset publik dan atau pelayanan untuk kepentingan publik, melalui investasi yang dibuat oleh badan swasta dalam jangka waktu tertentu, di mana ada pembagian risiko antara sektor publik dengan sektor swasta dimana sektor swasta menerima pembayaran terkait kinerja yang dihasilkan dengan mengacu pada standar kinerja yang terukur (Departemen Ekonomi, Kementerian Keuangan, Pemerintah India, 2010).

3. KPS mengacu pada pengaturan di mana sektor swasta menyediakan aset dan jasa infrastruktur yang secara tradisional disediakan oleh pemerintah (The International Monetary Fund 2004).

4. KPS adalah proyek yang untuk jasa/pelayanan dilakukan oleh sektor publik, menggabungkan penyediaan investasi dan layanan, melihat risiko yang signifikan ditanggung oleh sektor swasta, dan juga melihat peran besar sektor publik baik dalam pembayaran jasa/pelayanan atau menanggung risiko substansial proyek
(Bank Dunia 2006, halaman 13).

5. Secara luas KPS mengacu pada kemitraan jangka panjang dan kontraktual antara instansi pemerintah dan swasta pada tahap pembiayaan, perancangan, implementasi, dan pengoperasian fasilitas dan pelayanan/jasa yang secara tradisional disediakan oleh sektor publik (The Asian Development Bank 2006, p15).

6. KPS adalah perubahan invetasi proyek yang dulu dilaksanakan oleh sektor publik menjadi dilaksanakan oleh sektor swasta (Komisi Eropa 2003, halaman 96).

7. KPS adalah sarana bagi sektor publik dan swasta untuk bekerja sama dalam sebuah kerangka kerja kontrak dan formal yang diperlukan untuk mempermudah kerjasama antara semua pihak (United Nations)

Menyederhanakan pengertian-pengertian KPS yang telah disampaikan di atas, maka elemen-elemen utama KPS adalah:
1. Perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta
2. Pengadaan infrastruktur untuk kepentingan publik
3. Pembagian risiko dan sumber daya antara pihak publik dengan pihak swasta
4. Percepatan pengadaan infrastruktur, pelayanan, dan jasa/

Sumber: Hasil pengolahan berbagai studi pustaka yang sudah saya rangkum dan menjadi bagian dari bab 2 skripsi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s