Viability Gap Funding

Skema The Viability Gap Funding menyediakan dukungan finansial oleh pemerintah dalam bentuk hibah yang diberikan dalam satu waktu atau ditangguhkan, untuk proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan melalui kemitraan publik swasta dengan maksud untuk membuat proyek infrastruktur tersebut layak secara finansial. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan terkait Viability Gap Fund melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dukungan keuangan (VGF) yang akan diberikan di bawah skema ini harus dalam bentuk hibah modal pada tahap konstruksi proyek dan tidak mendominasi pembiayaan kontruksi proyek. Pada tahun 2013, pemerintah menganggarkan dana VGF dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar RP 400 miliar. Selanjutnya pada tahun 2014 pemerintah berencana menganggarkan dana VGF sebesar Rp 1,1 triliun. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 2011 terkait mekanisme VGF dalam penyediaan air minum, pemerintah akan mengalokasikan dana maksimal 40% dari total nilai proyek air minum yang ditawarkan.
Dalam memberikan dana VGF, pemerintah melakukan pertimbangan bahwa VGF dianggarkan dan dialokasikan mempertimbangkan kemampuan APBN, kesinambungan fiskal, dan risiko manajemen fiskal serta pemerintah hanya akan memberikan VGF jika tidak ada alternatif praktis lainnya untuk membuat proyek layak.

swampdollar

Tujuan VGF:
1. Untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga pribadi kepentingan sektor untuk berpartisipasi dalam Proyek PPP
2. Untuk meningkatkan kepastian penyediaan proyek infrastruktur di
sesuai dengan yang direncanakan kualitas dan waktu
3. Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dengan tarif terjangkau
bagi masyarakat

Syarat proyek infrastruktur layak diberikan VGF:
1. Proyek ini layak secara ekonomi tetapi belum layak secara financial
2. Proyek dengan prinsip Pengguna yang membayar (user pay principle project)
3. Biaya Investasi Minimum Rp100 Miliar ( ± USD 10 Juta )
4. Investor swasta dipilih melalui tender terbuka dan kompetitif di bawah peraturan PPP
5. Perjanjian kerjasama harus mengatur pengalihan aset dan skema pengelolaan aset dari investor ke pemerintah pada akhir masa konsesi
6. Studi kelayakan:
a. Menampilkan alokasi resiko yang optimal antara investor dan GCA ;
b. Bukti bahwa proyek layak secara ekonomi ( termasuk teknis, hukum , sosial, dan lingkungan ) dan menunjukkan bahwa proyek menjadi layak secara financial dengan dukungan VGF
7. VGF hanya diterapkan untuk sektor-sektor yang diatur dalam Peraturan Presiden 67/2005
8. Jumlah VGF menjadi satu-satunya parameter penawaran keuangan

Sumber: Hasil pengolahan pribadi dari berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s