Dukungan Fiskal Pemerintah

Dalam konteks KPS, dukungan fiskal atau hibah atau subsidi berfungsi untuk membayar sebagian dari modal atau biaya operasional yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan proyek. Berdasarkan pemaparan Kementerian Keuangan, bentuk dukungan fiskal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung proyek infrastruktur berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta adalah sebagai berikut:

dukungan fiskal pemerintah

Gambar Skema Dukungan Fiskal Pemerintah pada proyek infrastruktur berbasis KPS

(Sumber: Pemaparan Kementerian Keuangan oleh Freddy R. Saragih di Tokyo, Januari 2013)

  1. Biaya Pembebasan Lahan

Biaya ini berfungsi mempercepat akuisisi lahan yang akan digunakan. Salah satu bentuk dukungan yang penting untuk diberikan oleh GCA adalah dalam proses pembebasan tanah untuk kebutuhan proyek. Pemenang tender diwajibkan untuk membayar kembali biaya tanah tersebut kepada GCA, dan menutup biaya tersebut dengan penghasilan yang diterimanya dari proyek. Persyaratan seperti ini akan dimuat dalam dokument tender.

2. Biaya Jaminan

Pemerintah menyediakan jaminan yang melingkupi risiko politik, risiko pelaksanaan proyek, dan risiko permintaan, risiko pelaksanaan proyek  termasuk diantaranya risiko-risiko yang disebabkan oleh keterlambatan pembebasan tanah, biaya pembebasan tanah yang meningkat, perubahan-perubahan pasca  perjanjian mengenai spesifkasi-spesifikasi pelaksanaan, keterlambatan atau penurunan tarif yang lebih rendah daripada kontrak, atau keterlambatan dalam mendapatkan izin beroperasi.

3. Biaya Infrastruktur

Biaya ini berfungsi untuk pendanaan proyek infrastruktur dalam waktu jangka panjang. Institusi yang berfungsi mengurus biaya infrastruktur adalah PT Sarana Multi Infrastruktur. Bentuk produk keuangan yang diberikan oleh PT SMI antara lain senior loan, convertible loan, subordinated loan, dan equity financing.

4. Dukungan Langsung Pemerintah

GCA (Government Contracting Agency) dapat memberikan kontribusi berupa fasilitas fisik tertentu kepada proyek, pendanaan untuk biaya-biaya permodalan tertentu atau menyediakan subsidi-subsidi terhadap proyek. Kedua bentuk dukungan langsung yang terakhir ini, disediakan melalui anggaran belanja nasional atau daerah, yang harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR atau DPRD. Dukungan langsung ini diperlukan saat proyek infrastruktur secara ekonomis dapat dilaksanakan namun tidak demikian berdasarkan kelayakan keuangannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s