Dukungan Langsung Pemerintah

Skema Dukungan Langsung Pemerintah menyediakan dukungan finansial oleh pemerintah dalam bentuk hibah yang diberikan dalam satu waktu atau ditangguhkan, untuk proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan melalui kemitraan publik swasta dengan maksud untuk membuat proyek infrastruktur tersebut layak secara finansial. Dukungan Langsung Pemerintah yang disebut juga dengan Sunk Cost merupakan biaya investasi yang hilang sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial dari proyek publik. Pemberian Dukungan Langsung Pemerintah berupa pendanaan awal, dianggap lebih menguntungkan dibandingkan pemerintah harus menanggung seluruh biaya investasi yang tidak menguntungkan secara finansial (www.pu.go.id). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan terkait Dukungan Langsung Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dukungan Langsung Pemerintah yang akan diberikan di bawah skema ini harus dalam bentuk hibah modal pada tahap konstruksi proyek dan tidak mendominasi pembiayaan kontruksi proyek. Pada tahun 2013, pemerintah menganggarkan dana Dukungan Langsung Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar RP 400 miliar. Selanjutnya pada tahun 2014 pemerintah berencana menganggarkan dana Dukungan Langsung Pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 2011 terkait mekanisme Dukungan Langsung Pemerintah dalam penyediaan air minum, pemerintah akan mengalokasikan dana maksimal 40% dari total nilai proyek air minum yang ditawarkan.

Dalam memberikan dana Dukungan Langsung Pemerintah, pemerintah melakukan pertimbangan bahwa Dukungan Langsung Pemerintah dianggarkan dan dialokasikan  mempertimbangkan kemampuan APBN, kesinambungan fiskal, dan risiko manajemen fiskal serta pemerintah hanya akan memberikan Dukungan Langsung Pemerintah jika tidak ada alternatif praktis lainnya untuk membuat proyek layak.

Sementara tujuan dari bentuk dukungan pemerintah berupa Dukungan Langsung Pemerintah adalah:

  1. Untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga pribadi kepentingan sektor untuk berpartisipasi dalam Proyek PPP
  2. Untuk meningkatkan kepastian penyediaan proyek infrastruktur di
    sesuai dengan yang direncanakan kualitas dan waktu
  3. Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dengan tarif terjangkau
    bagi masyarakat

Syarat proyek infrastruktur layak diberikan Dukungan Langsung Pemerintah:

  1. Proyek ini layak secara ekonomi tetapi belum layak secara financial
  2. Proyek dengan prinsip Pengguna yang membayar (user pay principle project)
  3. Biaya Investasi Minimum Rp100 Miliar ( ± USD 10 Juta )
  4. Investor swasta dipilih melalui tender terbuka dan kompetitif di bawah peraturan PPP
  5. Perjanjian kerjasama harus mengatur pengalihan aset dan skema pengelolaan aset dari investor ke pemerintah pada akhir masa konsesi
  6. Studi kelayakan:
    1. Menampilkan alokasi resiko yang optimal antara investor dan GCA ;
    2. Bukti bahwa proyek  layak secara ekonomi (termasuk teknis, hukum , sosial, dan lingkungan ) dan menunjukkan bahwa proyek menjadi layak secara financial dengan dukungan Dukungan Langsung Pemerintah.
  7. Dukungan Langsung Pemerintah hanya diterapkan untuk sektor-sektor yang diatur dalam Peraturan Presiden 67/2005
  8. Jumlah Dukungan Langsung Pemerintah menjadi satu-satunya parameter penawaran keuangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s